Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, didampingi Rektor Umuka Solo, Muhammad Samsuri, menyerahkan secara simbolis KIP-K kepada sejumlah mahasiswa Umuka Solo di sela kegiatan sosialisasi, Selasa (23/12/2025)
Klikwarta.com, Karanganyar - Dunia pendidikan tinggi kini tengah bersiap menghadapi tantangan serius terkait keamanan lingkungan akademik.
Menanggapi hal tersebut, Komisi X DPR RI bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jawa Tengah menggelar sosialisasi intensif mengenai "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi", di Studitorium Universitas Muhammadiyah Karanganyar (Umuka) Solo, Selasa (23/12/2025).
Kegiatan ini menyoroti bahwa gelar akademik saja tidak lagi cukup untuk menjamin kesuksesan mahasiswa jika tidak dibarengi dengan ketangguhan mental dan lingkungan yang suportif.
Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, yang hadir sebagai keynote speaker, menegaskan bahwa di tengah tingginya tingkat stres masyarakat saat ini, mahasiswa harus memiliki "rem" internal berupa kecerdasan emosional.
"Kecerdasan emosional jauh lebih penting daripada sekadar gelar akademik. Mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang positif," ujar Juliyatmono.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara regulasi pemerintah dan kesadaran individu adalah kunci untuk mencetak generasi unggul yang berakhlak mulia.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan Badan Pembina Harian (BPH) Umuka Solo, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, membedah akar kekerasan dari sudut pandang psikologis. Menurutnya, pondasi karakter yang kuat dimulai dari komunikasi yang sehat dengan orang tua.
"Pendewasaan yang sehat bermula dari rumah. Kedekatan emosional dengan keluarga menjadi kontrol alami agar mahasiswa tidak mencari eksistensi melalui jalan kekerasan. Budaya toleransi, saling asah, asih, dan asuh, juga sangat penting untuk meredam potensi konflik di kampus yang heterogen," ujarnya.
Selain penguatan karakter, sisi regulasi juga mengalami perubahan signifikan. Kepala LLDikti Jawa Tengah, Sri Hartono, memperkenalkan implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
Aturan baru ini mengubah mandat Satgas yang semula hanya fokus pada kekerasan seksual (PPKS), kini meluas menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).
Kini, Satgas memiliki wewenang mengawasi enam kategori kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan (bullying), kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan internal yang mengandung unsur kekerasan.
Sri Hartono juga menegaskan, khususnya bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah (KIP-K). Tindakan yang sering dianggap sepele seperti catcalling atau godaan verbal kini masuk dalam radar pengawasan ketat.
"Mahasiswa harus sadar bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun dapat berujung pada sanksi berat, termasuk penghentian beasiswa KIP-K," tegasnya.
Untuk mendukung aturan ini, pimpinan perguruan tinggi termasuk Umuka diminta segera melakukan transisi struktur Satgas melalui Laman Sahabat. Komposisi Satgas baru ini juga diatur secara ketat dengan mewajibkan minimal 2/3 keterwakilan perempuan untuk menjamin perspektif yang lebih inklusif dan aman bagi seluruh civitas akademika.
Melalui sosialisasi ini, Komisi X DPR RI dan LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan aman.
Momen istimewa terjadi saat penyerahan simbolis Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada sejumlah mahasiswa Umuka. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Rektor Umuka Solo, Muhammad Samsuri, beserta jajaran pimpinan universitas.
Acara ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif, di mana mahasiswa diajak untuk menjadi "Duta Damai" yang mampu memediasi konflik di tingkat prodi masing-masing. Dengan sinergi antara nilai kekeluargaan dan sikap toleransi, diharapkan lingkungan kampus Umuka Surakarta bersih dari segala bentuk kekerasan.
Pewarta : Kacuk Legowo
