Dialog Publik
Klikwarta.com, Jatim - Jelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada akhir Agustus 2026, arah dan orientasi kepemimpinan NU di abad kedua menjadi sorotan utama para ulama dan tokoh pesantren di Jawa Timur (Jatim).
Isu itu mengemuka dalam Dialog Publik bertema “Transformasi–Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang diselenggarakan Jurnalis Pokja Grahadi bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Aula JKSN, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Sebagai pembicara hadir Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri alias Gus Ali, Guru Besar Bidang Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Prof Usep Abdul Matin, Guru Besar Bidang Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UINSA Prof Dr KH Imam Ghozali Said, serta Ketua Umum JKSN sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim.
Dalam pemaparannya, Kiai Asep menekankan bahwa transformasi NU di abad kedua wajib bertumpu pada akar historisnya. NU lahir dari rahim pesantren dan para ulama.
Menurutnya, NU sejak awal tidak hanya berfungsi sebagai organisasi kemasyarakatan biasa. NU merupakan wadah perjuangan yang dibentuk atas kebutuhan pesantren untuk menyatukan kekuatan dalam menjawab tantangan keumatan dan kebangsaan.
Ia mengingatkan, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, pesantren telah menjadi pusat pendidikan sekaligus basis perlawanan rakyat. “Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujarnya.
Berangkat dari kondisi itu, para ulama dan tokoh pesantren melihat pentingnya sebuah organisasi yang mampu mengonsolidasikan kekuatan pesantren. Salah satu tonggak awalnya adalah terbentuknya Nahdlatul Wathan di Surabaya pada 1916 sebagai lembaga kaderisasi. Lewat lembaga itu, para pemuda termasuk putra kiai dan tokoh dipersiapkan menjadi penerus perjuangan pesantren.
Dari proses kaderisasi tersebut lahir gagasan untuk membentuk organisasi yang lebih besar dan menaungi pesantren-pesantren. Kiai Asep kemudian menguraikan proses kelahiran NU pada 1926. Gagasan itu tidak lepas dari pemikiran KH Abdul Wahab Hasbullah dan KH Hasyim Asy'ari bersama ulama pesantren lainnya.
Ia menyebut KH Hasyim Asy'ari menginginkan agar organisasi ini tidak dibangun atas nama individu, melainkan lahir dari lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama.
Dalam pertemuan yang dikenal sebagai Komite Hijaz, para ulama membahas berbagai persoalan penting. Dari forum itulah disepakati nama Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang mewadahi kekuatan ulama dan pesantren.
Kiai Asep juga memaparkan struktur awal kepengurusan NU. KH Hasyim Asy'ari menjabat Rais Akbar, didampingi KH Ahmad Dahlan Ahyad sebagai wakil. KH Abdul Wahab Hasbullah menjadi Katib Awwal, dan KH Abdul Chalim sebagai Katib Tsani.
“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” katanya.
Menjelang Muktamar ke-35, Kiai Asep menegaskan karakter kepemimpinan NU harus tetap menempatkan ulama sebagai rujukan utama. Ia juga melontarkan kritik terhadap dinamika penyelenggaraan muktamar-muktamar sebelumnya. Menurutnya ada persoalan dalam proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang harus dievaluasi agar tidak terulang di Tambakberas.
Ia meminta NU tidak dikendalikan oleh kelompok kecil yang tidak memiliki legitimasi keulamaan yang kuat. “NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya.
Bagi Kiai Asep, Muktamar tidak boleh hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan. Muktamar harus menjadi momentum mengembalikan marwah NU sebagai organisasi ulama dan pesantren. Transformasi NU, lanjutnya, bukan berarti meninggalkan sejarah. Justru transformasi harus meneruskan cita-cita awal NU dengan menjawab tantangan zaman.
Ia menyoroti dua fondasi awal NU: perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.
Ahlussunnah wal Jamaah, jelasnya, memiliki karakter inklusif dan mengedepankan persatuan. Paham ini mampu membangun hubungan dengan kelompok lain tanpa kehilangan jati diri. “Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan,” tegasnya.
Jika dulu perjuangan NU fokus pada kemerdekaan, maka di abad kedua perjuangan itu harus ditransformasikan menjadi upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan. “Indonesia merdekanya harus ditransformasi oleh keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan itu,” ujarnya.
Kiai Asep menilai NU perlu kembali menjadi kekuatan moral, keagamaan dan kebangsaan yang memberi arah bagi masyarakat sekaligus menjaga persatuan bangsa.
Sementara itu Ketua Jurnalis Pokja Grahadi Fatimartuzzahroh yang akrab disapa Ima mengatakan dialog ini merupakan kontribusi insan pers Jatim dalam menyongsong Muktamar ke-35 NU. Apalagi Jatim menjadi tuan rumah muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
“Semangatnya supaya suara-suara ataupun pemikiran dari alim ulama di Jawa Timur bisa terdengar dan juga bisa tersampaikan untuk harapan terkait transformasi, reorientasi kepemimpinan NU pada abad kedua nantinya,” kata Ima.
Ia menjelaskan, gagasan dialog berawal dari diskusi internal Pokja tentang kontribusi yang bisa diberikan menyambut muktamar. Gagasan itu lalu disampaikan ke Kiai Asep dan mendapat sambutan positif hingga akhirnya digelar dialog publik.
Sekitar 60 wartawan dari Jawa Timur hadir dalam forum tersebut. Kegiatan ini juga diikuti perwakilan PMII, GP Ansor, IPNU, IPPNU, ISNU dan Lesbumi.
Ima berharap hasil pemikiran para ulama dan kiai dalam dialog ini bisa disebarluaskan ke masyarakat. “Harapannya bisa mensyiarkan hasil dari pemikiran para ulama, para kiai di Jawa Timur untuk harapan kepemimpinan NU yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (**)
