Wawako Ariza Dukung BPKP Kepri Terapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Klikwarta.com, Tanjungpinang - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menggelar entry meeting Asistensi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (18/5/2026), turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza.
Dalam sambutannya, Wawako Raja Ariza menyatakan bahwa kegiatan asistensi dari BPKP ini merupakan langkah penting dalam pembinaan dan penguatan sistem pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
"Dalam kesempatan ini kami menegaskan bahwa tingkat pengendalian risiko korupsi masih perlu terus ditingkatkan, karena respons terhadap risiko yang muncul masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai.
Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk terus berbenah dan meningkatkan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," tegas Raja Ariza.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim asistensi BPKP yang hadir di Kota Tanjungpinang, serta berharap kegiatan ini mampu memberikan penguatan nyata bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi ke depannya.
"Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini, seluruh kepala perangkat daerah semakin memahami pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengendalian korupsi terintegrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan berintegritas," harapnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Kepulauan Riau, Mudzakir, menjelaskan bahwa kegiatan asistensi ini merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi dan analisis IEPK yang mengindikasikan perlunya perbaikan menyeluruh pada kebijakan, sistem, dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
"Strategi pencegahan korupsi juga perlu diperkuat, disertai peningkatan kapabilitas pengawasan investigatif pada inspektorat sebagai garda terdepan pengendalian internal Pemerintah Daerah. Kami berkomitmen untuk mendampingi Pemerintah Kota Tanjungpinang agar memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas," ujar Mudzakir.
Mudzakir turut berharap agar langkah asistensi yang dilakukan dapat mendorong terbentuknya sistem pengendalian yang lebih efektif, menutup celah potensi korupsi, serta memperkuat integritas inspektorat daerah dan seluruh perangkat daerah.
"Kami bersama pemerintah daerah, khususnya Inspektorat, akan bersama-sama memperbaiki tata kelola dan memberikan bimbingan kepada seluruh perangkat daerah, agar jika dalam ketentuan sebelumnya ditemukan permasalahan, ke depannya dapat kita perbaiki," harap Mudzakir. (**)
