Anggota DPRD Kabupaten Blitar Fraksi PDIP Hendik Budi Yuantoro (Foto : dok. Faisal NR / Klikwarta.com)
Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menilai keputusan Bupati Blitar Rini Syarifah yang tetap bersikukuh mempertahankan Tim Percepatan, Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) dalam membantu kinerjanya sebagai sikap tidak jelas dan tidak berdasar.
Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar yang juga Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Hendik Budi Yuantoro mengaku penasaran dengan sikap Bupati Rini yang tetap keukeuh membiarkan tim pembantu kerjanya, dimana di saat yang sama berbagai elemen masyarakat ramai-ramai merekomendasikan pembubaran terhadap TP2ID yang disinyalir banyak ketidakmanfaatan secara tupoksi hingga anggaran.
"Tapi kita ngelihatnya standarnya kenapa sih dipertahankan. Itu kan absurd gak jelas standartnya. Kita tanya standartnya aja lah apa ukurannya," katanya saat dihubungi Klikwarta.com di ruang Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar, Senin (23/10/2023).
"Kita tahu kemarin di jawaban bupati kan masih mempertahankan TP2ID. Itu kita lihat dari sisi kebijakan kenapa masih dipertahankan. Apa landasan pokoknya. Itu yang harus kita lihat. Kenapa ini menjadi penting, karena kita melihat menjadi sorotan di mana-mana terhadap TP2ID. Baik dari sisi media, NGO (Non Government Organization), bahkan masyarakatpun bertanya," lanjut dia.
Diakuinya isu rekomendasi pembubaran TP2ID telah bergulir sejak tahun lalu, baik digulirkan melalui pandangan umum fraksi-fraksi hingga aksi unjuk rasa masyarakat. Maka dengan masih dipertahankannya TP2ID oleh Bupati Blitar Rini Syarifah, wajar menjadi pertanyaan besar.
"Kita kan harus melihat standarnyaTP2ID itu mau kemana sih sebenarnya. Bupati sudah punya pembantu-pembantunya OPD-OPD itu. Kenapa lebih memilih memaksimalkan TP2ID, sementara OPD-OPD kan pembantu resminya yang dia pasti lebih tahu berkaitan terhadap perkembangan, kemajuan dan penganggaran untuk Kabupaten Blitar. Makanya kita bertanya kenapa ini (TP2ID) dipaksakan. Ini ada apa, kepentingannya apa," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Blitar Rini Syarifah telah memutuskan mempertahankan TP2ID ditengah besarnya aspirasi lapisan masyarakat untuk membubarkan TP2ID yang banyak dinilai masyarakat belum ada manfaatnya untuk Kabupaten Blitar. Menurut Rini, pihaknya mempertahankan TP2ID lantaran masih memerlukan saran dan masukannya.
"Jadi selama ini TP2ID masih kami butuhkan keberadaanya, karena masukan saran itu sangat penting. Kita butuh tim percepatan," kata Bupati Rini, Rabu (18/10/2023).
(Pewarta : Faisal NR)
