Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Alwi Burhanudin, saat di konfirmasi, Selasa (2/5/2023)
Klikwarta.com, Trenggalek - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja (Raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2022 dan rencana kegiatan Tahun 2023, di aula DPRD, Selasa (2/5/2023).
Hal ini dilakukan, karena Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek tidak ingin terjadi SILPA besar di Tahun 2023, seperti di Tahun 2022.
Alwi Burhanudin, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, menyampaikan," kita tidak ingin Silpa kita di Tahun 2023 besar sepert terjadi di Tahun 2022, karena masih banyak insprastruktur kita yang rusak serta masyarakat banyak yang mengeluhkan," ungkapnya.
Kemudian, pembahasan ini merupakan langkah awal agar kedepannya perencanaan dan pelaksanaan bisa sejalan sehingga tidak ada lagi anggaran yang tidak terserap nantinya.
Selanjutnya, menurut penyebab dari Silpa tinggi adalah belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Belanja modal di beberapa OPD," namun OPD yang dimaksud bukan leading sektor Komisi I, tapi kita meminta perencanaannya untuk diperbaiki sehingga perencanaannya bisa direalisasikan," tegasnya.
Lebih lanjut, Alwi menegaskan terkait tingginya SILPA siapa yang bertanggungjawab, Bapeda atatau siapa," kalau kita melihat Silpa di Tahun 2022 cukup besar, kita menekankan kepada Bapeda, agar membikin perencanaan yang bisa direalisasikan jangan membikin perencanaan yang tidak bisa direalisasikan," tegasnya.
Dia membeberkan bahwa prioritas perencanaanTahun 2023 sesuai penjelasan dari Bapeda, Bupati Trenggalek running memprioritaskan pada insprastruktur, penanganan kemiskinan ekstrim dan Stanting," tapi kita lihat saja nanti di lapangan apakah penanganan insprastruktur bisa tertangani lebih cepat," tuturnya.
Untuk prioritas insprastruktur yaitu," peningkatan jalan Ngampon - Sukosari, jembatan Plengkung Bendo, serta pelebaran jalan lintas selatan (JLS) menuju pelabuhan niaga karena rencananya ada kapal kapal besar yang singgah sehingga membutuhkan akses jalan lebar tapi anggarannya dari APBN," tandasnya
Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, menyoroti tentang tambang galian C karena dinilai sangat memberikan kontribusi penyebab kerusakan jalan yang sangat signifikan.
"Kita ingin sesuai metrik volume, jangan sampai tonasenya besar tapi tidak sesuai laporannya, karena dia sistemnya melaporkan sendiri, menambang berapa dan membayar berapa, kita ingin laporannya sesuai jangan sampai mereka menambang 100 kubik yang dilaporkan 10 kubik, jangan sampai itu terjadi," bebernya.
Target PAD Kabupaten Trenggalek dari minerba sebesar 1,4 Milyar Rupiah namun di Tahun 2022 masih mencapai 1,1 Milyar Rupiah," kedepan kita akan melakukan sidak kelokasi tambang agar PAD bisa tercapai," pungkasnya.
Pewarta: Hardi Rangga
