Camat Puger Lantik Anggota BPD Wonosari dan Mlokorejo, Perkuat Pengawasan dan Aspirasi Masyarakat Desa
Klikwarta.com, Jember - Penguatan tata kelola pemerintahan desa tidak hanya bertumpu pada kepala desa dan perangkatnya. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi bagian penting dalam memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.
Hal tersebut menjadi salah satu pesan dalam pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonosari dan Desa Mlokorejo yang dipimpin Camat Puger, Kabupaten Jember, Asrah Joyo Widono, S.Kep., S.H., M.Si., di Aula Pendopo Kecamatan Puger, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Plus Puger, kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, serta sejumlah undangan.
Hadir di antaranya Danramil Puger Kapten Inf. Mukti Ali, perwakilan Polsek Puger, Danposal Letda Laut Eko Prio Pambudi, Dansatgasmar Letumar Krisis Budianto, perwakilan Polairud Rifai, Kepala Desa Wonosari Hadi Purnomo, dan Kepala Desa Mlokorejo Mahfud.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Puger Asrah Joyo Widono menegaskan bahwa anggota BPD yang baru dilantik memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat.
Menurutnya, BPD bukan sekadar lembaga pelengkap pemerintahan desa, melainkan memiliki fungsi strategis dalam menampung, mengolah, dan menyalurkan aspirasi warga sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Karena itu, anggota BPD diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung profesionalitas, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Sinergi antara BPD dan pemerintah desa harus terus diperkuat. Keduanya memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa," demikian pesan Camat Puger.
Ia juga berharap momentum pelantikan tersebut menjadi awal terbentuknya komunikasi dan kerja sama yang semakin solid antara BPD, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat.
Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan desa dapat berjalan lebih partisipatif, transparan, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pelantikan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi titik awal penguatan peran kelembagaan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat. (**)
