Ratusan Peserta Tes CPNSD di Raja Ampat Datangi Kantor BKD
Klikwarta.com, Raja Ampat, Papua Barat - Belum adanya Kejelasan pengumuman hasil seleksi, ratusan peserta tes CPNS di Raja Ampat tahun 2018 mendatangi kantor Badan Kepengawaian Daerah (BKD), Kamis (30/07/2020).
Kedatangan puluhan peserta tes CPNSD ini dalam rangka mempertanyakan hasil seleksi yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 30 Juli 2020 hari ini, namun kembali ditunda.
Dari hasil pantauan media ini, salah seorang peserta CPNSD mengatakan, kedatangan para peserta hanya meminta kejelasan penundaan pengumuman hasil seleksi.
"Kami menjamin keamanan, yang penting ada perwakilan dari Pemerintah Daerah untuk menjelaskan alasan penundaan pengumuman itu", ucapnya.
Selang beberapa jam kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) Raja Ampat, Yusuf Salim mendatangi massa aksi dan menjelaskan terkait alasan penundaan hasil pengumuman CPNS tersebut.
"Kemarin sudah melakukan rapat bersama Gubernur Papua Barat melalui virtual, tapi tiba-tiba terjadi gempa yang di Manokwari itu dan akhirnya belum sempat mengambil keputusan", terang Sekda.
Tambahnya, pagi tadi Pemda menerima surat dari Gubernur yang memerintahkan kepada beberapa daerah, hasil tes akan di umumkan setelah kondisi daerah sudah memungkinkan dan kondusif.
"Ketika melakukan persiapan, tiba-tiba ada pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi. Seharusnya hari ini sudah ada pengumuman, namun setelah mendapatkan informasi bahwa hari senin semua Kepala Daerah dan Wali Kota akan melakukan pertemuan dengan Gubernur", jelasnya.
Sekda membeberkan, Pertemuan itu dilakukan karena kuota Putra Daerah mengalami kekurangan yang tidak sesui dengan keinginan masyarakat Asli Papua.
"Hal ini dikhawatirkan jangan sampai setelah selesai pengumuman teryata Orang Asli Papua tidak mencapai 80 persen, ini akan terjadi resiko", ucapnya.
Untuk itu sementara waktu, kata Sekda, menunggu keputusan Gubernur jika hari Senin di umumkan, maka akan diumumkan.
"Kita berharap jika hasil pengumuman ini ditundah, kita bisa mendapatkan manfaat. Ini menjadi kesempatan Pemerintah Daerah untuk melobi kembali ke Pemerintah Pusat agar kuota Orang Asli Papua (OAP) mencapai 80 persen. Semua ini menjadi rasa khawatir kami jika hasil yang dikeluarkan 70-20 maka tentunya tidak adil bagi Orang Asli Papua. Untuk itu mohon bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut", tandasnya.
(Pewarta : Mustajib)
