Dandim 0315/Tanjungpinang Kolonel Inf Tommy Anderson, M.PICT saat mengikuti Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lingga Tahun 2023, Selasa (11/7/2023) sore.
Klikwarta.com, Lingga - Dandim 0315/Tanjungpinang Kolonel Inf Tommy Anderson, M.PICT yang didampingi Pasiopsdim 0315/Tanjungpinang Kapten Inf Maswendra, SH mengikuti Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lingga Tahun 2023, Selasa (11/7/2023) sore.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bakesbangpol Provinsi Kepri, Gedung B, Komplek Kantor Gubernur Kepri, Kel. Dompak, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang dihadiri langsung oleh Kabankesbangpol Kepri, Pj. Sekda Kabupaten Lingga, Wakapolres Lingga, Korwil BINDA Kepri, Kabagops Polres Lingga, Palaksa Lanal Dabo, Pasintel Lanal Dabo dan Kabankesbangpol Lingga serta Unsur Intelijen Daerah.
Dalam kesempatan itu, Pj. Sekda Kabupaten Lingga, H. Armia menyebutkan bahwa Tim Terpadu Konflik Sosial ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Kominda atau Komunitas Intelijen Daerah. Dan setelah berubah namanya, maka aturan kegiatan pelaksanaan ada perubahan.
"Eksistensi Timdu Penanganan Konflik berdasarkan Permendagri No. 2 Tahun 2015. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan kordinasi, maka perlu dibahas permasalahan konflik di daerah dan tupoksinya lebih mendalam dari sebelumnya,"ucap Sekda.
Lanjutnya, Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 166 tahun 2023 sebagai dasar kerja dari Tim Terpadu ini. Tim Terpadu saat ini telah terbentuk disetiap Kab/Kota, sehingga tim ini harus bisa melakukan atau menyusun rencana aksi rencana daerah yang masing-masing dengan berpedoman pada aturan.
Sementara itu, Dandim 0315/Tanjungpinang Kolonel Inf Tommy Anderson, M.PICT turut menyampaikan bahwa secara umum, Kabupaten Lingga masih dengan situasi kondusif.
"Pemerintah Daerah dan juga seluruh instansi yang berada di wilayah dalam hal ini adalah TNI Polri juga harus menyiapkan dengan baik dalam hal penyelesaian konflik yang ada terutama menyongsong agenda Pemilu 2024," ucap Dandim dalam sambutannya.
Dandim menambahkan, saat ini perlu adanya perhatian dan antisipasi terjadinya konflik yakni adanya perbedaan secara paham ideologi, masalah isu kesenjangan antar kelompok dan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Sebagai aparat, kita harus tegak lurus terhadap Pemerintah Pusat dalam mengantisipasi bagaimana mengkomunikasikan isu-isu ini dengan masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi isu-isu yang bisa menjadi komoditas yang dapat dipelintir oleh oknum yang ingin memecah belah Persatuan, Kesatuan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
Usai sambutan pembuka, dilanjutkan diskusi dalam pembahasan dan paparan temuan masalah mendalam terkait konflik sosial di Wilayah Kabupaten Lingga serta pembahasan terkait penyelesaian masalah tersebut.
Kontributor: Surya
