Komisi A Tak Rubah Alokasi Anggaran di Lima OPD Mitranya
Klikwarta.com, Jawa Timur - Komisi A DPRD Jatim merekomendasikan 5 OPD Mitranya tidak ada perubahan alokasi anggaran, baik dikurangi maupun ditambah. Sementara 11 OPD lainnya anggarannya ditambah.
Juru bicara Komisi A DPRD Jatim, Rohani Siswanto saat membacakan laporan Komisi A terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Jatim 2023 pada rapat paripurna menyebut bahwa kelima OPD yang anggarannya tidak diantaranya Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hukum, Inspektorat, maupun Sekretariat DPRD Jatim.
Rohani menilai penghujung tahun 2023 merupakan masa yang krusial karena masa dimulainya tahapan strategis dalam proses Pemilu, baik pilpres maupun Pileg 2024. Melihat kondisi itu, program kegiatan serta aktivitas yang berkaitan dengan deteksi diri kerawanan, persiapan dan kordinasi lintas sektoral secara komprehensif termasuk di dalamnya penyiapan instrument/perangkat yang dibutuhkan merupakan hal strategis yang harus menjadi pemikiran mitra kerja Komisi A DPRD Jatim.
“Selain itu, penyajian informasi yang valid, dan up to date guna menangkal informasi yang bersifat menyesatkan atau hoax, peningkatan kompetensi ASN serta koordinasi penanganan stunting di seluruh wilayah Jatim secara masif merupakan prioritas kegiatan yang harus mendapatkan dukungan anggaran pada perubahan APBD 2023,” kata Rohani kata politikus Partai Gerindra, Senin (18/9/2023).
Rohani membeberkan hasil pembahasan komisi A yakni BKD Jatim bertambah Rp.9,6 miliar digunakan untuk penyediaan kebutuhan sarana prasarana gedung baru dan Aula yang ada di BKD dan kebutuhan penunjang lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan ASN.
"Namun pada sisi lain, pos belanja gaji PPPK formasi tahun 2023 yang sejatinya direalisasikan tahun 2024, kami kurangkan sebesar Rp.18,2 miliar dari plafon anggaran BKD pada P-APBD 2023 ini," tuturnya.
Selanjutnya, BPSDM bertambah sebesar Rp.17,9 miliar digunakan dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat PPNS, Benchmarking penjaminan mutu dan lembaga sertifikasi, diklat paralegal bagi aparatur pemerintahan desa serta kerjasama kediklatan.
"Satpol PP bertambah sebesar Rp.10,5 miliar diperuntukkan dalam rangka Jatlinmas Jatim siaga pemilu 2024 serta operasi cipta kondisi di wilayah perbatasan, baik perbatasan dengan wilayah Jateng maupun Bali," ungkap politisi asal Partai Gerindra itu.
Diskominfo juga bertambah Rp.1,3 miliar untuk penguatan program Jatim digital sebagai upaya kampanye menangkal berita hoax menjelang pemilu tahun 2024.
"Penambahan yang terbesar ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bertambah Rp.23,0 miliar digunakan untuk penguatan pemerintahan desa dan BUMDes," terang Rohani.
Bakesbangpol Jatim bertambah Rp.3,3 miliar diperuntukkan bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat serta pengadaan sarpras yang dibutuhkan dalam menunjang efektifitas kinerja Bakesbangpol di tahun politik.
Sementara BRIDA bertambah Rp.2,2 miliar untuk penelitian pengembangan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi baik di bidang deteksi banjir, inovasi teknologi ramah lingkungan, inovasi teknologi nabati serta inovasi pengungkit dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan maupun perikanan.
Biro pemerintahan dan otoda bertambah Rp.4 miliar untuk penguatan efektifitas dan fasilitasi kerjasama antar pemda. Badan penghubung daerah bertambah Rp.1,8 miliar untuk fasilitasi promosi produk unggulan, perbaikan sarana dan prasarana di badan penghubung.
"Bakorwil diusulkan bertambah sebesar Rp.12,9 miliar untuk kelima Bakorwil yakni Malang, Madiun, Bojonegoro, Pamekasan dan Jember diperuntukkan mampu mendeteksi kerentanan, kerawanan maupun antisipasi dini terhadap ancaman serta pusat kordinasi untuk memerangi stunting," ucapnya.
Penambahan terkecil, lanjut wakil ketua Komisi A DPRD Jatim ada di Administrasi Pimpinan diusulkan bertambah Rp.620 juta untuk mendukung informasi secara masif terhadap capaian keberhasilan gubernur di akhir masa jabatan. (Adv)
