Anggota Komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika
Klikwarta.com, Jatim - Komisi C DPRD Jawa Timur mendorong agar Puspa Agro spin off (lepas saham) dari induk perusahaannya, yakni Jatim Graha Utama (JGU). Mengingat hasil kajian Biro Perekonomian Setdaprov Jatim Puspa Agro terus merugi dan membebani JGU.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengaku hearing sebelumnya Komisi C sudah meminta agar ada kajian dari Biro Perekonomian. Hasil kajian dari Biro Perekonomian sudah diterima komisinya sejak sebulan lalu.
"Hasil kajian Biro Perekonomian sudah keluar. Hasilnya memang harus spin off. Artinya semua ini sudah menguara di satu muara," kata Yudha, Senin 8 Agustus 2022.
Politisi asal Partai Golkar itu menegaskan, dengan dikeluarkannya hasil Biro Perekonomian, maka langkah selanjutnya adalah proses hukumnya. Pertama merubah perdanya sehingga ada dasar hukumnya ketika puspa agro harus lepas dari JGU. Kedua, harus ada penyertaan modal sebagai awal BUMD yang baru dan lepas dari induk perusahaan karena modalnya harus diambilkan dari APBD.
"Sudah sewajarnya dan sudah waktunya Puspa Agro spin off lepas dari induknya yaitu JGU," terangnya.
Yudha menjelaskan, ketika status hukum selesai, langkah selanjutnya proses penganggaran lewat perda penyertaan modal. Maka, Anggota DPRD Jatim dari Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo itu menilai perlu ada feasibility study.
"Bisnisnya seperti apa, modal awalnya berapa, proyeksi keuntungan berapa," tuturnya.
DPRD Jatim mendorong agar Puspa Agro menjadi BUMD di bidang pangan, untuk menampung komoditas pertanian yang dihasilkan petani di Jatim.
Pembentukan BUMD pangan di Jatim harus secepatnya dilakukan. Mengingat ancaman krisis pangan sudah di depan mata, sehingga Jatim harus meningkatkan produktifitas pertanian.
Disisi lain, pembentukan BUMD pangan sebenarnya sudah sesuai dengan program kerja Gubernur Khofifah yakni Jatim Agro. Program tersebut untuk memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, kehutanan, perkebunan yang diharapkan dapat menyejahterakan para petani dan nelayan di Jatim.
"Presiden menyampaikan kewaspadaan krisis pangan, Gubernur Khofifah meminta dibentuknya BUMD pangan dimana sesuai visi misi saat mengutarakan janji kampanyenya," tambahnya.
Yudha memahami permintaan Presiden RI Joko Widodo agar pemerintah daerah dan masyarakat harus waspada krisis pangan. Mengingat terjadinya inflasi disebabkan bahan pangan.
"Ini harus diantisipasi. Negara lain sudah mencapai puluhan angka inflasinya. Kita masih dibawah 10 persen," pungkasnya.
(Pewarta: Supra)
